INVENTORI.CO.ID – Salah satu keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) adalah soal serapan anggaran. Meski belum terlalu mencolok, yakni hingga awal September penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah Pemkab Lamoura sebesar Rp 746.150.854.402 dari total anggaran Rp 1.417.692.815.521. “Total penyerapan APBD tahun 2015 baru 53 persen,” ujar Budi Utomo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Memang APBD Lampura naik sedikit pada tahun ini sebesar Rp 1,417 triliun dibandingkan tahun anggaran 2014 sebesar Rp 1,184 triliun. Menurutnya, ada beberapa program yang masih belum maksimal berjalan di tahun ini. “Ad dua dinas yang anggarannya belum maksimal yaitu Dinas PU dan Dinas Pendidikan,” tunjuknya.
Salah satu penyumbang serapan anggaran yang cukup besar bagi Pemkab Lampura yakni soal kendaraan dinas. Sebanyak 114 kepala desa di Kabupaten Lampung Utara mendapatkan kendaraan roda dua guna meningkatkan kinerja dalam melayani rakyat. Penyerahan langsung dilakukan Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara di Aula Siger pemkab setempat, akhir Agustus lalu.
Bahkan, kendaraan dinas juga diberikan kepada Dandim 0412/Lampura, Polres, dan sekdes (sekretaris desa) setempat. Perinciannya, 5 kendaraan roda dua untuk dandim, 7 motor Polres 5 Yamaha Vixion dan 2 motor pengawalan. Sedangkan untuk sekdes, menerima bekas kendaraan kadesnya yang mendapatkan kendaraan baru.
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara merasa pergerakan pemerintah di lapangan menjadi ujung tombak pemerintahan. “Saya bangga dan begitu sedih ketika melihat aparat desa datang ke sini, mereka harus naik angkot atau memakai kendaraan yang telah ujur. Sebagai salah satu kabupaten dengan APBD terbaik, 114 motor tersebut tidaklah terlalu berarti,” ucapnya.
Namun, di samping itu Pemkab Lampura juga berencana membeli tiga mobil kendaraan dinas. Dan, satu diantaranya merupakan mobil mewah. Seperti dilansir dari Tribun Lampung, mobil mewah yang akan dibeli itu bernilai Rp 1,9 miliar yaitu Toyota Land Cruiser Prado. “No comment kalau soal itu. Kemungkinan itu pasti ada,” Sumawibawa, Juru Bicara Bagian Umum Sekretariat Pemkab Lampura menannggapi isu tersebut.
Nyatanya isu tersebut menjadi permasalahan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampura merasa hanya ada dua unit mobil yang dilaporkan. “Kalau jumlah mobil yang mereka (sekretariat) beli, saya tidak tahu. Tapi yang mereka laporkan baru dua kendaraan, yakni Fortuner dan Inova,” jelas Kasubid Investasi BPKA, Wahyu Buntoro.
Ia menambahkan, proses dua unit kendaraan yang telah dilaporkan ke bidang aset, sedang dalam pengurusan penerbitan nomor polisi (nopol). “Kalau sekarang masih proses penerbitan nopol,” kata medio Agustus lalu. (Majalah Inventori)