Bogor, INVENTORI.CO.ID – Rilis hasil Charta Politika Indonesia terkait pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor yang menempatkan eletabilitas calon Wali Kota (Cawalkot) dan calon Wakil Wali Kota (Cawawalkot) Bogor Bima Arya-Dedie Rachim begitu ditinggi dipertanyakan Sugeng Teguh Santoso. Cawawalkot Bogor nomor 4, Sugeng Teguh Santoso pun mempertanyakannya.
Sugeng tak habis pikir bagaimana bisa Charta Politika Indonesia menempatkan pasangan Bima Arya-Dedie Rachim diprediksi bisa mencapai 61% suara. Sementara pasangan calon (paslon) lainnya dalam Pilwalkot Bogor begitu rendah. Yakni, Ahmad Ru’yat-Zainul Mutaqin mendapat 14,8%, Edgar Suratman-Sefwelly Djoyoningrat 3,8%, dan Dadang Danubrata-Sugeng hanya memperoleh 2,5% suara.
Sugeng pun menegaskan dari berbagai data empiric, bahwa elektabilitas PDI perjuangan di Kota Bogor adalah bersinar di angka 20% dengan meraih 8 kursi di DPRD Kota Bogor. Ia bersama Dadang yang diusung PDI Perjuangan dan PKB pun mempertanyakan hasil survei tersebut. “Seharusnya yang menjadi salah satu pertimbangan adalah tingkat kepemilikan kursi PDI Perjuangan di Kota Bogor yakni delapan kursi,” jelasnya.
“PDI Perjuangan dan PKB yang berkoalisi di kota Bogor memiliki kekuatan yang nyata. Apalagi, saya dan Kang Dadang sudah bekerja secara maksimal, turun ke bawah mendengarkan aspirasi warga,” tambahnya.
Sekjen Peradi kubu Luhut Pangaribuan ini pun menduga adanya pesanan dalam menampik kondisi riil di lapangan yang sebaliknya. “Semacam respons panik kepada paslon empat karena ada suara komunitas yang akan hijrah,” duga Sugeng.
Terlebih, survei yang dilakukan periode 1 sampai 5 Maret 2018 pada enam kecamatan di Kota Bogor, jumlahnya hanyalah 400 orang. Di mana, menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dan kuesioner terstruktur. “Kalau Cuma 400 orang itu sedikit sekali,” imbuhnya.
Lalu, bagaimana sebenarnya kentingan Charta Politika dengan paslon Pilwalkot Bogor nomor 3 ini. Dari penelusuran gesuri.id, jejak Bima Arya banyak berperan dalam membesarkan lembaga konsultan politik tersebut. Periode 2008-2010, Bima menjadi Direktur Eksekutif Charta Politika. Lalu sejak 2010 hingga saat ini menjadi Komisaris Charta Politika Indonesia. Apakah ini menjadi pertanda kepentingan?
Tentu Charta Politika perlu menjelaskannya. Sebab, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah meminta lembaga survei untuk transparan terhadap metode dan dana yang membiayai mereka. “Biar publik juga tidak merasa dibohongi dengan situasi seakan-akan ini lembaga netral padahal di situasi lain dia adalah tim pemenangan atau tim bayangan,” terang anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin beberapa waktu lalu. (Nap)