Jakarta, INVENTORI.CO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) mencatatkan banyaknya aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum kepala daerah. Keterpilihan secara integritas diharapkan terjadi dalam pilkda.
Hairansyah Wakil Ketua Komnas HAM mengatakan, sejauh ini Komnas HAM banyak menerima aduan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan jajaran kepala daerah dari berbagai sektor.
“Dalam banyak pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM, pemerintah daerah adalah salah satu pihak yang paling banyak diadukan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM,” sebutnya dalam diskusi daring, kemarin.
Dia menjabarkan, pengaduan yang diterima Komnas HAM itu misalnya terkait kasus konflik agraria, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Lalu konflik masyarakat adat, kelompok rentan, perburuhan, tenaga kerja, yang seluruhnya melibatkan pemerintah daerah.
Hariasnyah pun menyimpulkan kepala daerah punya peran penting dalam proses penegakan dan perlindungan HAM di daerah yang diatur dalam Pasal 28e Ayat (4) UUD 1945. “Sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan HAM, tentu diharapkan pemda yang terpilih adalah pemda yang pro kepada penegakan HAM, perlindungan HAM, dan pemajuan HAM,” ujarnya.
Hariansyah menambahkan, kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap penegakan HAM seharusnya bisa lahir dari proses pilkada yang demokratis. Dengan metode pemilihan langsung yang menyedot anggaran besar, diharapkan pilkada mampu bergeser dari konsep oligarki yang justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Untuk itu, dirinya meinta pilkada harus diupayakan berjalan adil, agar setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih. Hal ini, kata dia, juga bagian dari wujud hak asasi manusia.
“Tentu keterpilihan kepala daerah yang ada harus memiliki legitimasi yang kuat tapi juga memiliki tingkat kecenderungan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan HAM,” tuturnya. (Osido)