INVENTORI.CO.ID – Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan berbagai bantuan, baik dana maupun tenaga dari berbagai pihak membuat kepala daerah rentan melakukan korupsi. Terlebih bagi, tim sukses yang memberi dukungan penuh kepada pasangan calon. Dikhawatirkan saat menjabat, bisa ada jatah bagi-bagi proyek.
Hal itu pun menjadi kajian sekaligus dari lembaga anti rasuah; KPK. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebut, para kandidat kepala daerah agar tidak memanfaatkan tim suksesnya untuk turut serta melakukan perbuatan korupsi setelah terpilih sebagai pimpinan daerah.
“Kami ingatkan relasi antara tim sukses, dengan calon kepala daerah jangan sampai pengaruhi kebijakan apalagi kerja sama dengan kepala daerah. Dalam kasus Kebumen, relasi ini berlanjut pada kerja sama bagi-bagi proyek,” sebutnya, kemarin di kantor KPK.
Febri atas nama lembaga KPK meminta para calon kepala daerah untuk bisa berpolitik lebih dewasa, secara bersih, dan memastikan tidak memiliki kesepakatan tertentu terkait pendanaan politik misalkan dengan membagi proyek setelah terpilih dan melibatkan tim sukses. “Harap kejadian seperti di Kebumen ini bisa jadi pedoman dan pembelajaran bagi semua calon kepala daerah,” serunya. (Nap)