Jawa Barat – Polda Jawa Barat siap mengamankan pelaksanaan rangkaian Pilkada Serentak 2018 di wilayah Jawa Barat.
Demikian diutarakan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, disela-sela Apel Kasatwil Polri 2017, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017).
“Sebanyak 21.337 personel polisi akan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat, ditambah 2.700 personel TNI dan dari Linmas,” ujar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, seperti yang dikutip dari ANTARA.
Dia menyebutkan beberapa tahapan Pilkada yang rawan terjadi kecurangan dan gangguan keamanan adalah pada masa tenang, hari pemungutan suara, pengantaran kotak suara dan penetapan pemenang.
“Pada hari tenang biasanya ada potensi money politic. Saat pemungutan suara juga potensi, kemudian penetapan pemenang di tingkat provinsi juga kita harus kawal dan pada saat mengantar kotak suara itu juga rawan,” kata Irjen Pol Agung Budi.
Dia mengungkapkan sejumlah potensi konflik di wilayah Jawa Barat adalah, Jawa Barat memiliki banyak ormas dan banyak buruh. Selain itu, tiga juta penduduk Jabar yang diketahui tidak memiliki e-KTP.
“Potensi mobilisasi massa, misalnya Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Itu dapat diindikasikan bisa memobilisasi masyarakat yang Bogor pindah ke Depok, atau sebaliknya. Karena sampai sekarang, ada tiga juta penduduk Jabar yang tidak punya e-KTP,” jelasnya.
Disamping itu di Jawa Barat juga terdapat komunitas besar penggemar sepeda motor yang terkadang dapat digerakkan oleh salah satu parpol.
Untuk meredam sejumlah potensi konflik tersebut, pihak Polda Jawa Barat sudah bertemu dengan para pimpinan parpol untuk melakukan deklarasi pemilu damai. “Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pertemuan rutin dengan sejumlah ormas dan para pemuka agama,” tutup Irjen Pol Agung Budi. (ferry)