Data-data ini cukup memprihatinkan. Pada penghujung tahun ini, diperkirakan utang pemerintah pusat mencapai Rp 2.864 triliun. Posisi sementara, periode Januari 2010-Mei 2015 tembus di angka Rp2.845,25 triliun atau dalam presentasi 24,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angkanya naik lebih dari Rp64 triliun dibandingkan realisasi hingga April lalu.
Di tengah kelesuan ekonomi, dan melemahnya daya tukar rupiah terhadap dollar AS sebagai nilai tukar internasional menciptakan momok gelombang PHK massal hingga Agustus lalu hampir tembus 26 ribu orang. “Sekarang masih 26.506 orang,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Dalam bidang pertanian, sebagai bagian vital, pertani terancam panen akibat kekeringan dan bencana bernama El Nino. Agustus 2015, Kementerian Pertanian mencatat luas areal padi karena puso akibat kekeringan mencapai 102.072 hektare. Mengenaskannya kondisi terparah terjadi pada lumbung padi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
Belum lagi fenomena El Nino tahun ini tercatat menjadi yang terkuat dalam 65 tahun terakhir dan memiliki dampak besar pada cuaca di seluruh dunia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun pesimistis bisa target produksi padi sebesar 75,5 juta ton tahun ini.
Lalu, api menjalar di beberapa daerah, membakar hutan-hutan. Akibatnya, akumulasi karbon di lahan gambut selama hampir 3.000 tahun hilang akibat konversi menjadi area perkebunan kelapa sawit dan kebakaran. Karbon yang tersisa akan berpotensi terus menguap apabila gambut tak dilindungi dan kebakaran terus terjadi.
Pada 9 September, lahirlah paket kebijakan ekonomi “jilid 1” September Ceria. Harapannya bisa mengembangkan kondisi makroekonomi yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpendapatan rendah, serta menggerakkan ekonomi pedesaan. Salah satu fokusnya mengebut realisasi penyerapan anggaran lewat pencairan dana desa, penggunaan APBD di daerah-daerah, dan menghabiskan dana di kementerian/lembaga negara yang masih mandek.
Pemerintah bahkan menjanjikan imbalan dana tambahan sebesar Rp 100 miliar bagi Kabupaten/Kota yang cepat menggunakan anggaran, dengan catatan pada rencana pembangunan infrastruktur. Bonus Dana Insentif Daerah (DID) juga akan disuntikkan teruntuk Pemda yang dianggap berhasil dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Di sisi lain, geger berita juga berasal dari silang pendapat ‘Kabinet Kerja’. Ada jurus ‘Rajawali Ngepret’ mempertontonkan ketidakharmonisan kinerja tim ekonomi asuhan Presiden Jokowi. Atau, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengumbar kekesalan kepada PT Pertamina (Persero) yang menjadi penyalur avtur di bandara-bandara dengan harga kelewat mahal.
Di tengah berbagai data miring itu, akankah masih terselip keyakinan bangsa ini akan bangkit dari keruntuhan ekonomi? Tentu saja, demikian harapan Inventori. Soal caranya biar yang berwenang menjalin harmonisasi dulu, lalu bersama-sama kerja…kerja…kerja. Karena, memang pada dasarnya haqqul yaqin jalan terutama menuju kebahagiaan bersama. Kalau tidak, bisa wassalam!